Evaluasi Kebijakan Fasilitasi Pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018

Ade Lidya Sari, Hertanto Hertanto, Tabah Maryanah

Abstract


The facilitation policy of the Campaign Props (APK) for the Lampung Governor Election (Pilgub) in 2018 was the form from the state through the General Election Commission (KPU) for giving the value of equality and justice to the candidate pairs (paslon) in campaigning. The study aims to find out how the APK facilitation mechanism by KPU of Lampung Province in Pilgub Lampung 2018.  And what is the impact of the policy evaluation to the APK facilitation in Pilgub Lampung 2018. The type of this research is descriptive qualitative. The results of the study show: 1) That the APK policy mechanism is created that the policy runs well, there is no distortion in the distribution of communication, the number of ASNs that in the quota restrictions, but its implementation has no significant effect, KPU of Lampung Province is able to maintain its integrity, the changes or the additional bureaucratic structure are no needed in the APK policy implementation. 2) The policy evaluation  results of the study stated that the APK facilitation policy was not effective and efficient yet because the policy goals were not felt by all the paslon and the costs incurred did not reach the highest effectiveness. The aspects of adequacy and equity were not fulfilled due to inadequate APK quantity. The the public’s responsiveness is neither apathetic nor positive, in the end the policy objectives were not achieved substantively, so the APK facilitation policy in the Pilgub Lampung 2018 did not reach the accuracy aspect. The impact of this policy is paslon printed the APK outside the provisions, the euphoria was less pronounced but on the other side the beauty aesthetic appears.


Keywords


Policy Evaluation, APK, Election of Lampung Governor

Full Text:

PDF

References


Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Alifya, A. (2018). Evaluasi Kebijakan Public Funding pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat. Padang: Universitas Andalas.

Badan Pusat Statisitk Provinsi Lampung. (2018). Provinsi Lampung dalam Angka 2018. Bandarlampung: BPS Provinsi Lampung.

Ibrahim, dkk. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. Jakarta: ICW.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sukmajati, dkk. (2018). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu RI.

Surat Edaran Nomor 5 tahun 2016 tentang jumlah pegawai pada KPU Provinsi dan Kab/Kota.

Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Nomor. 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dan Teknis Pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Surat Keputusan KPU No. 67/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Umar, H. (2005). Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Usman, A. (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Widhiastini, N. W. (2016). Quo Vadis Pemberlakuan PKPU No. 7 tahun 2015 dan PKPU No. 5 tahun 2015 terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat dalam Pilkada 2015 di Provinsi Bali. Jurnal Advokasi, 6(1), 49-60. Diakses pada http://ojs.unmas.ac.id/index.php?journal=advokasi&page=article&op=view&path%5B%5D=473




DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.52

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


________________________________________________________________

Wacana Publik

Organized by: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  STISIPOL Dharma Wacana
Published by: STISIPOL Dharma Wacana

Jalan Kenanga Nomor 3 Mulyojati 16c Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung Indonesia
Phone: (0725) 43241
Fax: (0725) 43241

Email: redaksiwacanapublik@stisipoldharmawacana.ac.id

 Creative Commons License

Wacana Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

web counter View My Stats