Implementasi Regulasi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Tidak Matang (Studi Kasus KPU Kab. Banggai)

Syamsul Khan, Yusa Djuyandi

Abstract


General Election Commission's readiness in carrying out simultaneous elections is still minimal and immature, this is evidenced by the still many patches of the electoral stages due to lack of legal certainty of the Election Commission's Regulations regarding the schedule of stages and about other regulations that always change during the election stage, this creates obstacles in the implementation of the stages, as well as a lack of understanding of grassroots electoral regulations which results in the accumulation of public distrust of the election organizers. This study uses descriptive qualitative research methods using empirical facts about the 2019 election due to delays in the distribution of logistics that have an impact on the Advanced Voting. in Banggai Regency. Even though the KPU of Banggai Regency has experience in conducting simultaneous elections for regional heads of the Regent and Deputy Regent of Banggai Regency along with the Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi, there are still logistical management failures. The need to pay attention to the legal drafting of Election Commission Regulations to be consistent and not loose so that PKPU changes do not always occur during implementation, there is a need to understand understanding of statutory regulations by stakeholders to avoid ambiguity (multi-interpretation), and election regulations have strength and legal certainty formally to regulate the mechanism and resolve all issues related to the election, the general election itself is not the task of the Commission alone so that it becomes responsible and its own obligations, but it is the government's obligation to facilitate election activities.


Keywords


election regulations; 2019 election violations; postponement election

Full Text:

PDF

References


Allan, K. (2007). The Social Lens An Invitation to Socila and Sociological Theory. In L. Larson (Ed.), Sage Publications. Diambil dari https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/13636_Chapter7.pdf

CNN-indonesia. (2019). INFOGRAFIS: Isu Miring Netralitas Polisi di Pilpres. Diambil 28 April 2020, dari CNN-indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190401220242-35-382697/infografis-isu-miring-netralitas-polisi-di-pilpres

Dodu, A. B. D. (2017). The Implementation of Political Regulation of Black Campaign: Case study on Banggai election in 2015. Jurnal Wacana Politik, 2(1), 52–60. https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11315

Febriansyah, R., & Husnayanti, A. (2019). Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah. Tata Kelola Pemilu di Indonesia, 1(1), 42–60. Diambil dari www.jurnal.kpu.go.id

Halide, J. (2019). Publik Ragukan Netralitas Kepolisian, Kapolri Sebaiknya Mundur. Diambil 28 April 2020, dari pojoksatu.id website: https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/04/01/publik-ragukan-netralitas-kepolisian-kapolri-sebaiknya-mundur/

Herawati, R., Hananto, U. D., & Sukma, N. M. (2018). Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 6). Diambil dari http://eprints.undip.ac.id/73418/

Kompas.com. (2019). Warga Panik Setelah Gempa Bermagnitudo 6,9, Situasi Kota Luwuk di Banggai Kacau. Diambil 5 Mei 2020, dari Kompas.com website: https://regional.kompas.com/read/2019/04/12/19561611/warga-panik-setelah-gempa-bermagnitudo-69-situasi-kota-luwuk-di-banggai

KPU-RI. (2017). Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan KPU - Portal Publikasi Pilkada 2017. Diambil 18 April 2020, dari Portral KPU-RI website: https://pilkada2017.kpu.go.id/paslon/tahapPenetapan

KPU-RI. (2018a). Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Diambil dari https://jdih.kpu.go.id/abstrakpkpu-4a4d54577067253344253344

KPU-RI. (2018b). Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Kpu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Diambil dari https://jdih.kpu.go.id/abstrakpkpu-724e54565241253344253344

KPU-RI. (2018c). Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan KPU - Portal Publikasi Pilkada 2018. Diambil 18 April 2020, dari Portral KPU-RI website: https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/tahapPenetapan

KPU-RI. (2018d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU-RI. (2018e). Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

KPU-RI. (2019a). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU-RI. (2019b). Peraturan Komisi Pemilihan UmumTentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kurniawan, D., & Syan, A. (2015). Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga Di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatant. Jurnal Sosiologi, 15(1), 1–12. Diambil dari http://www.academia.edu/download/53470648/161-513-1-PB_1.pdf

Labolo, S. (2019, Februari 1). Pemilu 2019. Luwuk Post, hal. 1–16. Diambil dari https://luwukpostonline.com/?p=235

Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. JURNAL CITA HUKUM, 4(1), 51–72. https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198

Rasaili, W. (2016). Budaya Politik dan Kwalitas Demokrasi Dalam Pilkada 2015-2020. Aristo, 4(2), 1–13. https://doi.org/https://doaj.org/article/7772891c09624fbf8aadb089a4270c57

Republik-Indonesia. (2017). Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang kepemiluan Lembaran Negara tahun 2017 nomor 182. Diambil dari http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf

Sulteng-Raya. (2019). Komisioner KPU Banggai Harus Diganti! Diambil 5 Mei 2020, dari sultengraya.com website: https://sultengraya.com/komisioner-kpu-banggai-harus-diganti/

Trisnawati, E., Hertanto & Mukhlis, M. (2019). Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang terhadap Kinerja Badan Ad Hoc pada Pilkada 2018. Jurnal Analisis Sosial dan Politik, 3(2). DOI: https://doi.org/10.23960/jasp.v3i2.38

Today, L. (2019). Negosiasi warga dengan KPU banggai - YouTube. Diambil dari https://www.youtube.com/watch?v=FMTo2wpMX1E&feature=youtu.be

Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). Desain Penyelenggaraan Pemilu (Saduran; C. Natalia, Ed.). Stromsborg, Swedia: PERLUDEM; Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi 2016.




DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


________________________________________________________________

Wacana Publik

Organized by: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  STISIPOL Dharma Wacana
Published by: STISIPOL Dharma Wacana

Jalan Kenanga Nomor 3 Mulyojati 16c Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung Indonesia
Phone: (0725) 43241
Fax: (0725) 43241

Email: redaksiwacanapublik@stisipoldharmawacana.ac.id

 Creative Commons License

Wacana Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

web counter View My Stats