IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCAIRAN DANA PILKADA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2020 PADA PILWAKOT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

Retty Zulanda, Zikriyanti Kurnia Dini

Abstract


Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah. Namun, besaran anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah berbeda-beda tergantung kepada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Pencairan Dana Hibah Pilwakot Bandar Lampung pada Pilkada Tahun 2020 saat ini, dilaksanakan dengan cara per termin/ tahapan dan kerap terjadi penundaan dalam pencairannya. Akibatnya penyelenggaraan tahapan pemilu terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transfer dana hibah di Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 oleh Pemkot Bandar Lampung terhadap KPU Kota Bandar Lampung.Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data berupa wawancara dengan informan, dokumen kepustakaan, dan hasil penelitian secara ilmiah. Pencairan dana pilkada yang sudah diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dengan 3 (tiga) tahapan/termin dan juga sudah tercantum dalam naskah NPHD antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan KPU Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum juga dapat dilaksanakan dengan baik (sesuai). Hasil menunjukkan bahwa meskipun pencairan dana hibah Pilkada kerap menjadi hambatan, KPU Kota Bandar Lampung tetap berusaha melaksanakan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Caranya dengan membuat skala prioritas kegiatan dan penyesuaian anggaran. Di satu sisi cara tersebut mampu menjadi solusi, tetapi di sisi lainnya KPUD sebagai penerima hibah, justru seolah-olah tidak dapat melakukan bargaining position (nilai tawar) dengan pemerintah daerah. Penelitian merekomendasikan agar anggaran Pilkada di evaluasi salah satu caranya dengan mengubah sumber anggaran Pilkada ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kata Kunci : Anggaran Pilkada, Permendagri, APBD dan APBN

 

Keywords


Anggaran Pilkada; Permendagri; APBD; APBN



DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v15i01.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


________________________________________________________________

Wacana Publik

Organized by: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  STISIPOL Dharma Wacana
Published by: STISIPOL Dharma Wacana

Jalan Kenanga Nomor 3 Mulyojati 16c Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung Indonesia
Phone: (0725) 43241
Fax: (0725) 43241

Email: redaksiwacanapublik@stisipoldharmawacana.ac.id

 Creative Commons License

Wacana Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

web counter View My Stats