ANALISIS KEBIJAKAN KOTA SURABAYA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA RUANG TERBUKA PUBLIK

Diana Rapitasari, Juli Nurani, Susi Ratnawati

Abstract


Studi ini mengkaji secara komprehensif kebijakan area dilarang merokok di ruang terbuka publik sebagai upaya untuk mengurangi paparan asap rokok di mana program dan kegiatannya juga upaya pemerintah dan masyarakat melalui pendidikan dan advokasi dan kesadaran tentang bahaya merokok. Target penelitian mengkaji dan menganalisis kebijakan area bebas rokok di ruang terbuka publik untuk mencegah paparan terhadap asap rokok, sehingga variabel-variabel ini dapat dipelajari secara komprehensif dan holistik kemudian digunakan pendekatan kualitatif.

Pada 2017 produksi rokok adalah 341,9 miliar batang. Menurut direktur penerimaan dan peraturan bea dan cukai di direktorat jenderal bea dan cukai Susiwijono ketika melihat angka realisasi produksi rokok aktual pada periode Juli 2014, dapat dilihat bahwa efek dari peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 terkait hingga ketentuan Peringatan Kesehatan (pictorial health warning) yang mensyaratkan pemasangan gambar peringatan kesehatan 40% dari luas kemasan rokok tidak terlalu signifikan dalam mengendalikan produksi dan konsumsi rokok. Mungkin ada efek pada konsumsi rokok, tetapi tidak terlalu besar. Dari sepuluh perokok terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Untuk Surabaya, jumlah pekerja aktif di kalangan anak muda pada usia siswa sangat mengkhawatirkan. Pada Oktober 2012, perokok aktif adalah 12,98% dan 14,3% siswa pernah merokok. Pemerintah kota Surabaya sering melihat bahwa orang yang tidak merokok atau dapat disebut perokok pasif sering mendapatkan efek dari orang yang merokok atau perokok aktif. Tentu saja perokok pasif mendapat kerugian di sini terutama masalah kesehatan dan gangguan lingkungan publik.


References


Bungin, B., 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media.

Hartanto, D., 2015. “Implementasi Kebijakan Perda No. 5 Tahun 2008 Kota Surabaya (Studi Eksploratif tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kawasan tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di RSUD. Dr. Soewandhie Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 2, Mei- Agustus 2015.

Juanita, 2012. “Kebijakan Kawasan tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan”. Jurnal Kesehatan Indonesia, Volume 01, No. 02, Juni 2012, hal 112 – 119.

Kementerian Kesehatan RI, 2011. Pedoman Pengembangan Kawasan tanpa Rokok. Pusat Promosi Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.

Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Surat No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 tahun 2008 tentang Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan terbatas Merokok.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2008 tentang

Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan terbatas Merokok.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 tahun 2019 tentang Kawasan tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Rochyati, W.T., 2009. Implementasi Kebijakan Publik (Diktat Mata Kuliah Studi Implementasi Kebijakan Publik). Universitas Airlangga Surabaya

Sholihah, M., dan Rohim, T.A., 2015. “Studi Faal Paru dan Kebiasaan Merokok pada Pekerja yang Terpapar Debu pada Perusahaan Konstruksi di Surabaya”. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 4, No. 1 Jan-Jun 2015: 1–10

Sitepoe. 2000. Kekhususan Rokok Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Widarti, P. 2019. “Pemkot Surabaya Tegur Perokok di Tempat Umum”. Bisnis, 11 April 2019. Diakses pada https://surabaya.bisnis.com/read/20190411/531/910465/pemkot-surabaya-tegur-perokok-di-tempat-umum.

World Health Organization (WHO), 2008. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: WHO.




DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v13i02.37

Refbacks

  • There are currently no refbacks.