PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN DISTRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Irda Yustina, Robi Cahyadi Kurniawan, Himawan Indrajat

Abstract


DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap peraturan dan pelaksana kegiatan. DPRD sebagai lembaga eksternal dari BPPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja BPPRD khususnya pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak tujuh orang, yaitu tiga orang anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dua orang pegawai BPPRD dan dua orang ahli pajak. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD dengan menggunakan tipe pengawasan input, output dan perilaku (2) Pengawasan DPRD pada BPPRD dilakukan secara tidak langsung (3) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD tentang pajak bumi dan bangunan melalui tiga proses yaitu menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian dan tindakan koreksi. Berdasarkan hasil tersebut Pengawasan DPRD pada BPPRD lemah dikarenakan oleh pengawasan yang dilakukan baik input,output dan perilaku tidak sepenuhnya dilakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat tidak langsung, pada proses pengawasan DPRD tidak menetapkan waktu pengawasan dan tindakan koreksi tidak tepat sasaran. 


References


Amir, M. T. 2011. Manajemen Strategik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anoraga, A, Sefta, W.A, Pani, R.F. 2014. “Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Drive Thru”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3 hal. 539-545.

Ardansyah dan Wasilawati. 2014. “Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegwai Badan Pusat Statistik Kbupaten Lampung Tengah”. Jurnal Manajemen. Vol. 16 No.2 hal. 153-162.

Ashshiddiqi, M.H. 2018. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Badrudin. 2015. Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Ketiga). Bandung: Alfabeta CV.

Budiardjo, M. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik (Cetakan Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiyono. 2013. “Pelaksanaan Fungsi DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 hal. 1-12.

Dokumen Data Realisasi Pajak Kota Bandar Lampung tahun 2017 dan 2018.

Handayaningrat, S. 1999. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen. Jakarta: Hajimasagung

Julaiha. 2017. “Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarida”. eJournal Administrasi Negara, Vol. 5 No.2 hal. 5934 – 5947.

Jurnal Sumatera, 08 November 2017. “Banyuwangi Membuka Fasilitas E-pad untuk Pajak Daring” diakses dari https://www.jurnalsumatera.com/banyuwangi-membuka-fasilitas-e-pad-untuk-pajak-daring-/ pada tanggal 21 Mei pukul 16.37 WIB.

Mahuze, L. 2012. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan di Kabupaten Merauke. Program Pasca Sarjana Magister Hukum. Universitas Hasnuddin Makassar.

Manulang, M. 1996. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mea, F.M., Panelewen, V.V.J., dan Mirah, A.D.P. 2017. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa”. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Vol. 13 No. 2A hal. 323-334.

Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3). USA: Sage Publications.

Nadeak, J., Pandastaren, T., Akbar, N.F., dan Agusmidah. 2014. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan”. USU Law Jurnal. Vol. II No.1 hal. 211-229.

Rahma, S.N., 2008. Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros. Program Pascasarjana Magister Hukum. Universitas Hassanuddin Makassar.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak.

Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Administrasi PBB-P2.

Rukmini, B.S. 2016. “Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek”. DEWANTARA. Vol. 2 No.2 hal. 204-219.

Purwadi. 2017. “Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda”. Jurnal Akuntabel. Vol. 14 No. 2 hal. 187-194.

Samodro, S.A. 2009. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Sarana Umum di Kota Tegal (Studi Kasus Pembangunan Waterboom di Kota Tegal). Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siagian, S.P. 1992. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.

Teja, M. 2015. “Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir”. Aspirasi. Vol. 6 No.1 hal. 63-75.

Undang-undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Wahyuni, D.N. 2017. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yusuf. 2012. “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran (Studi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”. Jurnal Konstitusi, Vol. I No.1 hal. 1-17.

Zulniyadi, D. 2018. “Triwulan I, Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Baru 17,37 Persen”, dalam lampungpost.co edisi 17 April 2018, diakses dari http://www.lampost.co/berita-triwulan-i-realisasi-pad-kota-bandar-lampung-baru-1737-persen diakses pada tanggal 03 November 2018 pukul 13.00 WIB.




DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v13i02.34

Refbacks

  • There are currently no refbacks.