PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITICS DALAM PEMLIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

Metria Shela, Sutiyo Sutiyo

Abstract


Demokrasi dan pelaksaanaan pemilu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksaaan pemilu merupakan salah satu indikator berjalanya demokrasi di negara demokratis. Sebagai negara demokratis Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat gubernur setiap lima tahun sekali. Di Provinsi Lampung telah diselenggarakan pemilihan gubernur pada tahun 2018. Namun, penyelenggaraan pemilu tersebut diwarnai dengan adanya money politic atau adanya politik uang. Money politics merupakan salah satu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas peran bawaslu dalam mencegah money politics pada pilkada di Provinsi Lampung tahun 2018. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari informan serta menggunakan teknik analisis data yang disarankan oleh Miles dan Hubberman (2002) yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bawaslu kecamatan Terbanggi Besar telah melaksanakan tugas dengan baik namun tetep tidak maksimal karena adanya keterbatasan wewenang

References


Amanu, M. (2014). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, diakses pada tanggal 28 Desember 2017

Ananda, D. R. (2016). Praktik Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepada Daerah Gubernur Lampung 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau, Skripsi Universitas Maritim Raja Ali, Tanjung Pinang

Fathoni, A. (2006). Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineke Cipta.

Hermawan, J. R. (2017) Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Gramedia. Jakarta.

Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana.

Utari, I.I. (2016). “Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas : Sebuah Revitalisasi Ideologi”. Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.2 No.1 (451-474).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, www.hukumonline.com

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, www.hukumonline.com

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, www.hukumonline.com

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, www.hukumonline.com

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, www.hukumonline.com




DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v12i02.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


________________________________________________________________

Wacana Publik

Organized by: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  STISIPOL Dharma Wacana
Published by: STISIPOL Dharma Wacana

Jalan Kenanga Nomor 3 Mulyojati 16c Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung Indonesia
Phone: (0725) 43241
Fax: (0725) 43241

Email: redaksiwacanapublik@stisipoldharmawacana.ac.id

 Creative Commons License

Wacana Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

web counter View My Stats