Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil atau Hierarki Militer

Yusa Djuyandi, Muhammad Gufran Ghazian

Abstract


Militer dan kementerian pertahanan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dianalisa dari dua sudut pandang. Pertama, fungsi dari masing-masing institusi yang saling terkait. Kedua, keberadaan tokoh-tokoh militer di tubuh kementerian pertahanan.  Distribusi kendali atas masyarakat sipil akan menjadi baik apabila undang-undang sesuai dengan kebutuhan negara dan implementasinya sesuai dengan undang undang yang telah disinkronisasi dengan hajat negara. Permasalahan distribusi kontrol masyarakat sipil di tubuh kementerian pertahanan dapat dilihat pada dua tahap pembuatan kebijakan, Dua hal tersebut adalah perumusan dan implementasi, sehingga kebijakan publik ini membutuhkan evaluasi karena dampaknya yang begitu luas terhadap kontrol masyarakat sipil dan permasalahan pada dua tahap di atas.


References


Ahmadi, A. (1999). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Aspikom. (2002). Komunikasi dan Ketahanan Militer: Membangun Kembali Kedaulatan dan Kepentingan Nasional NKRI . Bandung: Aspikom.

Basuki, A. Y. (2014). Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat. Jurnal Sosiologi Masyarakat, 135-166.

Melzer, N. (2009). Intepretive guidance on the notion of Direct Partisipation in Hostilities under international humanitarian law. Geneva: ICRC.

RI. (2001). Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.

RI. (2010). Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.

Setyanto, Y., & Loisa, R. (2012). Kementerian Pertahanan: Budaya Militer di Institusi Sipil ? 2012: UPN Veteran Yogyakarta.

Sjarief, A. (1996). Hukum disiplin militer Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujito, A. (2002). Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 121-138.

Suryohadiprojo, S. (1999). Hubungan-Sipil Militer di Indonesia: Suatu Pembahasan. Jakarta: FISIP UI.

Suryokusumo, S. (2006). Konsep Pertahanan Non Militer. Jakarta: Pustaka Obor.

Yulianto, A. (2002). Hubungan Sipil-Militer di lndonesia pasca Orba. Jakarta: Raja Grafindo Persada.




DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


________________________________________________________________

Wacana Publik

Organized by: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  STISIPOL Dharma Wacana
Published by: STISIPOL Dharma Wacana

Jalan Kenanga Nomor 3 Mulyojati 16c Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung Indonesia
Phone: (0725) 43241
Fax: (0725) 43241

Email: redaksiwacanapublik@stisipoldharmawacana.ac.id

 Creative Commons License

Wacana Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

web counter View My Stats